Dampak Indonesia Masuk dalam WHO Listed Authority

PENETAPAN Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia sebagai WHO Listed Authority (WLA) menempatkan Indonesia dalam jajaran terbatas regulator obat dan makanan yang diakui dunia. Status ini tidak hanya menjadi pengakuan internasional, tetapi juga membawa dampak langsung bagi sistem kesehatan nasional dan industri farmasi dalam negeri.

Kepala BPOM Taruna Ikrar mengatakan pengakuan dari Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) itu memperkuat posisi Indonesia dalam diplomasi kesehatan global serta membuka peluang lebih besar bagi kemandirian obat dan vaksin nasional. “Dengan status ini, Indonesia tidak lagi hanya menjadi pengguna standar global, tetapi dipercaya untuk ikut menjaga dan memperkuat standar tersebut,” kata Taruna dalam keterangan resmi dikutip pada Rabu, 24 Desember 2025.

Menurut Taruna, status WLA membuat hasil penilaian, persetujuan, dan pengawasan BPOM memiliki tingkat kepercayaan lebih tinggi di mata internasional. Dampaknya, produk obat, vaksin, dan alat kesehatan yang telah mendapatkan persetujuan BPOM berpotensi lebih mudah diterima di pasar global.

Pengakuan ini juga dinilai dapat mempercepat akses masyarakat terhadap obat dan vaksin berkualitas. Sebab, sistem regulasi nasional yang diakui setara dengan otoritas global memungkinkan proses pengawasan tetap ketat tanpa menghambat inovasi dan distribusi produk kesehatan.

Taruna menjelaskan, penetapan WLA dilakukan melalui evaluasi yang ketat dan menyeluruh, mencakup tata kelola kelembagaan, fungsi regulasi, integritas pengambilan keputusan, serta konsistensi kinerja BPOM dalam jangka panjang. Ia menyebut capaian tersebut mencerminkan kematangan institusi dan ketahanan sistem kesehatan Indonesia.

Selain berdampak pada sektor kesehatan, status WLA juga membuka peluang ekonomi. Taruna mengatakan pengakuan ini dapat mendorong daya saing industri farmasi nasional dan memperkuat ketahanan rantai pasok obat di dalam negeri.

Meski demikian, ia menegaskan status WLA bukanlah titik akhir. Menurut dia, pengakuan global ini justru menjadi tanggung jawab jangka panjang untuk menjaga integritas, transparansi, dan keberpihakan kebijakan pada keselamatan publik.

“Kepercayaan dunia harus dijaga dari waktu ke waktu. BPOM akan terus bekerja profesional dan berbasis sains demi melindungi masyarakat,” ujar Taruna.

Indonesia tercatat sebagai negara berpendapatan menengah pertama yang meraih status WHO Listed Authority sebagai lembaga regulator mandiri. Pemerintah menilai capaian ini menjadi fondasi penting bagi penguatan sistem kesehatan nasional sekaligus peningkatan peran Indonesia di tingkat global.