Eddy PAN Dorong RUU Pengelolaan Perubahan Iklim Disahkan

1 day ago 3

WAKIL Ketua MPR Mohammad Eddy Dwiyanto Soeparno mendorong pembahasan Rancangan Undang-Undang atau RUU Pengelolaan Perubahan Iklim dipercepat. Wakil Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) ini menilai percepatan ini sebagai upaya pencegahan sekaligus mitigasi dampak perubahan iklim yang semakin meluas.

Eddy berujar, tahun 2025 seharusnya menjadi evaluasi bagi semua pihak mengenai dampak perubahan iklim yang semakin dirasakan oleh berbagai kalangan, dari kelas menengah hingga ekonomi lemah. Menurut Eddy telah terjadi anomali iklim selama 2025, yaitu terjadinya banjir pada musim kemarau. Ia mengatakan kini sulit membedakan kapan musim hujan dan kapan musim kemarau.

Scroll ke bawah untuk melanjutkan membaca

"Efeknya periode tanam-panen petani menjadi tidak beraturan. Nelayan-nelayan di pesisir semakin terdesak dengan banjir rob yang terjadi terus menerus,” kata Eddy, dikutip dari keterangan tertulis di laman resmi MPR, Jumat, 26 Desember 2025.

Ia menyoroti bencana hidrometeorologi yang terjadi di berbagai wilayah Indonesia. Salah satunya bencana ekologis berupa banjir bandang dan tanah longsor yang menghantam Pulau Sumatera bagian utara pada penghujung November 2025 lalu.

"Di Bali banjir besar kembali terjadi setelah hampir 60 tahun. Di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat kita saksikan banjir bandang menerjang dan menyebabkan ribuan orang meninggal dunia. Ini harus diantisipasi segera," tutur Eddy.

Eddy mendorong RUU Pengelolaan Perubahan Iklim secara spesifik menegaskan komitmen negara dalam mencegah dampak perubahan iklim, yakni dengan pembangunan yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan, serta penegakan hukum yang tegas terhadap segala bentuk perusakan lingkungan. Tak hanya itu, dia berharap RUU tersebut memberikan landasan hukum yang jelas dan tegas dalam konteks koordinasi pemerintah pusat dengan pemerintah daerah dalam menghadapi perubahan iklim.

"Menangani perubahan iklim membutuhkan langkah taktis, koordinatif dan responsif dan tidak boleh ada hambatan birokrasi. Karena itu, melalui UU ini kami mendorong koordinasi yang lebih baik antar kementerian, dan antara pusat dan daerah," ujar Eddy. Ia juga mendorong pemerintah daerah mempersiapkan Peraturan Daerah Pengelolaan Perubahan Iklim.

Maka dari itu, menjelang tahun 2026, Eddy menyatakan komitmennya untuk mempercepat pengesahan RUU Pengelolaan Perubahan Iklim di DPR. "Saya bersyukur karena berhasil mendorong RUU Pengelolaan Perubahan Iklim ini menjadi Prolegnas Prioritas di 2026. Tapi perjuangan harus dilanjutkan dengan mempercepat RUU Pengelolaan Perubahan Iklim menjadi UU," kata dia.

Read Entire Article