PDIP: Ongkos Politik Tak Bisa Jadi Dalih Pilkada Lewat DPRD

PARTAI Demokrasi Indonesia Perjuangan menilai bahwa mahalnya ongkos politik untuk menyelenggarakan pemilihan kepala daerah tak bisa membenarkan perubahan sistem pilkada langsung. Partai di luar Koalisi Indonesia Maju ini menolak gagasan bahwa pilkada melalui Dewan Perwakilan Rakyat Daerah bisa menjadi jalan keluar dari masalah tersebut.

“Jika pemilihan kepala daerah dikaitkan dengan biaya yang dikeluarkan pemerintah, itu tidak bisa jadi pembenaran,” kata Ketua DPP PDIP Bidang Pemenangan Pemilu Eksekutif, Deddy Yevri Hanteru Sitorus saat dihubungi pada Selasa, 23 Desember 2025.

Anggota Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat itu menuturkan, pemerintah bisa mengakali penghematan anggaran pilkada dengan berbagai cara. Misalnya pilkada digelar bersamaan dengan pemilihan legislatif atau pemilihan presiden agar meniadakan biaya pelaksanaan pemilihan kepala daerah.

Selain itu, lembaga pemerintah yang bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan pemilu seperti Komisioner Pemilihan Umum atau Badan Pengawas Pemilu juga bisa diharuskan untuk menekan pemborosan kampanye serta politik uang.

Deddy berpandangan bahwa ongkos biaya pencalonan kepala daerah yang mahal justru mencerminkan buruknya sistem kaderisasi suatu partai politik. “Pemborosan biaya kandidat sering kali adalah dampak dari ketidakbecusan partai politik, mulai dari kaderisasi, rekrutmen paslon hingga mahar parpol,” ujar dia.

Ia menegaskan bahwa mengembalikan sistem pilkada menjadi tidak langsung seperti era Orde Baru adalah sebuah kemunduran. Menurut Deddy, perkembangan demokrasi di Indonesia harusnya mendorong partisipasi masyarakat dalam memilih pemimpinnya. Bukan sebaliknya.

“Bangsa-bangsa lain terus berusaha memperbaiki peradaban demokrasi mereka, kenapa kita justru ingin kembali dipangku oleh adab masa lalu yang buruk?” kata dia.

Dia mengingatkan, perubahan sistem pilkada pada masa reformasi didasarkan pada evaluasi bahwa pemilihan kepala daerah oleh DPRD terlalu banyak dampak negatifnya.

Yaitu misalnya masifnya praktik politik uang, hingga intervensi hukum saat proses pemilihan berlangsung. Kemudian, kata Deddy, pilkada tak langsung juga mengakibatkan tidak adanya ikatan antara kepala daerah dan menipisnya akuntabilitas kepala daerah terhadap pemilih.

Atas dasar itu, Deddy mengusulkan bahwa usulan sistem pilkada tak langsung ini harus dikaji lebih dalam dengan melibatkan berbagai elemen nasional. Dia berharap pemerintah benar-benar memiliki niat lurus dalam memperbaiki sistem pemilihan kepala daerah.

“Bukan sekadar menjalankan agenda oligarki politik yang tidak linier dengan keinginan rakyat secara umum,” ujar dia.

Usulan tentang pilkada lewat DPRD kembali bergulir setelah Golkar merekomendasikannya sebagai hasil rapat pimpinan nasional partai itu pada Sabtu, 20 Desember 2025. Golkar menilai skema pilkada tak langsung tetap mencerminkan kedaulatan rakyat karena melibatkan wakil-wakil yang dipilih melalui pemilu.

Ketua Umum Partai Golkar Bahlil Lahadalia menyebut sistem tersebut juga dapat menekan tingginya ongkos politik yang selama ini membebani pasangan calon.Menurut Bahlil, pemilihan gubernur, wali kota, dan bupati secara langsung justru kerap mendatang malapetaka.

"Orang cerai gara-gara pilkada. Di kampung saya, orang tidak mau menegur saya gara-gara pilkada," ujar Bahlil di kantor DPP Golkar pada Sabtu, 20 Desember 2025.