Soroti Kasus DSI, Komisi III DPR Desak OJK Tutup Akses Platform

Sebelumnya, Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) mengungkap bahwa bisnis DSI diduga menggunakan skema ponzi yang dibalut label syariah. Akibatnya, dana ribuan lender bernilai triliunan rupiah tertahan dan berpotensi sulit dikembalikan.

PT DSI menjadi sorotan setelah ribuan lender mengalami gagal penarikan dana. Berdasarkan data paguyuban lender, sedikitnya terdapat 4.200 lender yang terdampak dengan total dana tertahan mencapai sekitar Rp1,2 triliun.

“Pola dan mekanisme penghimpunan serta penggunaan dana oleh manajemen DSI, yang kami cermati, skemanya menyerupai ponzi yang dibungkus dengan label syariah,” kata Deputi Bidang Pemberantasan PPATK Danang Tri Hartono di Jakarta, Kamis (15/1/2026).

Danang menyebutkan, PPATK telah memblokir sejumlah rekening milik pihak-pihak yang terafiliasi dengan DSI sejak 18 Desember 2025. Total terdapat 33 rekening yang diblokir dengan sisa dana yang berhasil diamankan sekitar Rp4 miliar.

“Kami telah menghentikan transaksi dari DSI dan beberapa pihak terafiliasi itu sejak 18 Desember 2025 terhadap 33 rekening, dengan saldo sekitar Rp4 miliar,” ujarnya.

Berdasarkan hasil analisis PPATK, DSI menghimpun dana masyarakat sebesar Rp7,478 triliun sepanjang 2021 hingga 2025. Dari jumlah tersebut, sekitar Rp6,2 triliun telah dibayarkan kembali kepada masyarakat dalam bentuk imbal hasil.

“Sehingga terdapat selisih dana yang belum dikembalikan kepada masyarakat kurang lebih Rp1,2 triliun,” kata Danang.

Ia menambahkan, dari selisih tersebut, sekitar Rp167 miliar digunakan untuk kebutuhan operasional perusahaan. Selain itu, sekitar Rp796 miliar disalurkan kepada perusahaan terafiliasi dalam satu kelompok kepemilikan, serta sekitar Rp218 miliar dialirkan ke perorangan atau entitas afiliasi lainnya.

“Kalau dilihat dari aliran dananya, yang menikmati ini adalah afiliasi-afiliasi dari perusahaan tersebut,” ujarnya.