Tetapkan Status Darurat Sampah Nasional, Menteri LH Dorong DPRD Dukung Penguatan Anggaran

Liputan6.com, Jakarta - Menteri Lingkungan Hidup (Menteri LH)/Kepala Badan Pengendalian Lingkungan Hidup (BPLH) Hanif Faisol Nurofiq mendorong DPRD untuk mendukung penguatan anggaran dan pengawasan menghadapi krisis pengelolaan sampah tingkat daerah.

Hanif menyampaikan, kondisi di lapangan menunjukkan banyaknya wilayah kabupaten dan kota di Indonesia yang masih belum mampu mengimbangi pesatnya timbulan sampah hingga mencapai 143.824 ton per hari.

Pengelolaan sampah, kata Hanif, saat ini baru mencapai 24 persen dari 100 persen yang ditargetkan dalam skala nasional.

"Target nasional kita sangat jelas, yaitu 100 persen sampah terkelola pada tahun 2029. Namun faktanya, saat ini baru sekitar 24 persen yang berhasil kita kelola secara benar. Ini adalah sinyal merah yang menunjukkan bahwa persoalan sampah tidak bisa lagi hanya dipikul oleh pemerintah pusat," kata Hanif, mengutip Antara, Minggu (18/1/2026).

Menurutnya, DPRD harus berani dalam mengambil kebijakan politik dan sinergi dalam menciptakan solusi di masing-masing daerah.

"Diperlukan keberanian politik dan sinergi dari pemerintah daerah, khususnya DPRD, untuk menghadirkan solusi konkret di wilayah masing-masing melalui pemberdayaan masyarakat dan transformasi ekonomi sirkular," tambahnya.

Hanif menegaskan, tanpa adanya dukungan politik dan anggaran yang cukup,target nasional pengelolaan sampah akan sulit dicapai.

Oleh karena itu, kolaborasi antara pusat dan daerah harus diperkuat agar kebijakan tidak berhenti sebagai wacana di atas kertas, namun berdampak nyata bagi masyarakat dan dapat menjadi program berkelanjutan.

Dalam Rapat Koordinasi Kebijakan Lingkungan Hidup Bersama DPRD Kabupaten se-Indonesia di Jakarta, Hanif menetapkan status darurat sampah nasional sebagai bagian dari respons terhadap isu tiga krisis planet.

Dia menjelaskan, tiga krisis planet (triple planetary crises) merupakan isu yang mengacu pada tiga masalah utama yang saling terkait dan saat ini dihadapi oleh seluruh umat manusia, di antaranya perubahan iklim, hilangnya alam (keanekaragaman hayati), serta polusi dan limbah.

"Parahnya, konsekuensi yang ditimbulkan akan dirasakan oleh pihak-pihak yang justru bukan penyebab terjadinya krisis," kata Hanif.

Ia juga mengingatkan mandat Undang-Undang (UU) Nomor 18 Tahun 2008 tentang pengelolaan sampah, dan sudah memberikan wewenang kepada daerah untuk melakukan inovasi pengelolaan.

Hanif juga mengingatkan DPRD untuk tidak ragu untuk melakukan penguatan peraturan daerah, mengalokasikan anggaran yang memadai, dan memperketat pengawasan implementasi kebijakan zero waste di tingkat tapak.

"Penanganan sampah perlu ditempatkan sebagai isu darurat lintas sektor yang menyentuh aspek kesehatan, ekonomi, dan keadilan lingkungan," tutur dia.

Ketua Asosiasi DPRD Kabupaten Seluruh Indonesia (ADKASI) Siswanto, menyampaikan apresiasi serta tantangan struktural yang dialami daerah.

Dia mengatakan, selama ini isu lingkungan hidup, khususnya pada isu pengelolaan sampah, seringkali terabaikan dari skala prioritas APBD dibandingkan dengan sektor infrastruktur fisik lain.

Melalui koordinasi intensif bersama KLH/BPLH, pihak ADKASI telah berkomitmen untuk melakukan reposisi kebijakan anggaran di tingkat kabupaten. Langkah ini dipilih agar kebijakan dapat berpihak pada keberlanjutan lingkungan.

Siswanto mengatakan, forum ini menjadi titik balik bagi pihaknya. Ia juga bersedia untuk memperkuat fungsi legislasi dan pengawasan.

"Forum ini menjadi momentum titik balik bagi kami di DPRD untuk memberikan dukungan penuh. Kami siap memperkuat fungsi legislasi dan pengawasan untuk memastikan kebijakan ekonomi sirkular berjalan di daerah, sehingga sampah tidak lagi dipandang sebagai beban anggaran, melainkan sumber daya yang memiliki nilai ekonomi bagi masyarakat," tutup Siswanto.