TNI Sita Senjata Saat Bubarkan Pengibaran Bendera GAM

1 day ago 4

TENTARA Nasional Indonesia atau TNI menyita sepucuk pistol saat melarang masyarakat yang berdemonstrasi dan konvoi dengan mengibarkan bendera Gerakan Aceh Merdeka atau GAM di Kota Lhokseumawe, Aceh pada Kamis, 25 Desember 2025.

Kepala Pusat Penerangan (Kapuspen) TNI Mayor Jenderal Freddy Ardianzah mengatakan peristiwa terjadi pada Kamis, 25 Desember sampai Jumat dini hari, 26 Desember di Kota Lhokseumawe. Saat itu, sekelompok masyarakat berkumpul, konvoi dan berdemo dengan sebagian mengibarkan bendera bulan bintang GAM.

Freddy menilai mereka berdemo disertai teriakan yang berpotensi memancing reaksi publik serta mengganggu ketertiban umum, khususnya di tengah upaya pemulihan Aceh pascabencana. Setelah menerima laporan, Komandan Korem 011/Lilawangsa Kolonel Inf Ali Imran bersama anggota Polres Lhokseumawe dan Korem 011/LW serta Kodim 0103/Aceh Utara mendatangi lokasi.

“Aparat TNI–Polri mengutamakan langkah persuasif dengan menghimbau agar aksi dihentikan dan bendera diserahkan,” kata Freddy kepada Tempo, Kamis.

Freddy mengatakan imbauan tersebut tidak diindahkan sehingga aparat melakukan pembubaran dengan menyita bendera untuk mencegah eskalasi. Namun penyitaan bendera sempat diwarnai adu mulut.

“Saat pemeriksaan terhadap salah satu orang dalam kelompok ditemukan 1 pucuk senjata api jenis Colt M1911 beserta munisi, magazin, dan senjata tajam,” kata Freddy.

Freddy mengatakan pemilik senjata kemudian ditahan dan diserahkan kepada pihak kepolisian untuk diproses sesuai hukum yang berlaku.

TNI melarang pengibaran bendera bulan bintang karena simbol tersebut identik dengan gerakan separatis yang bertentangan dengan kedaulatan NKRI, sebagaimana diatur dalam Pasal 106 dan 107 KUHP, Pasal 24 huruf a, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009, serta Peraturan Pemerintah Nomor 77 Tahun 2007.

“Korlap aksi demo menyatakan bahwa kejadian tersebut hanya selisih paham dan sepakat berdamai dengan aparat,” ujar Freddy. “TNI mengimbau agar masyarakat tidak mudah terprovokasi oleh informasi yang belum terverifikasi kebenarannya.”

Freddy mengatakan TNI dan pemerintah daerah serta aparat akan terus mengutamakan pendekatan dialog, persuasif, dan humanis untuk meredam potensi konflik, menjaga stabilitas keamanan, serta memastikan masyarakat Aceh dapat fokus pada pemulihan kehidupan sosial dan ekonomi pascabencana. “TNI menyayangkan beredarnya,video/konten yang memuat narasi tidak benar dan mendiskreditkan institusi TNI. Informasi tersebut tidak sesuai dengan fakta di lapangan dan berpotensi menyesatkan publik,” kata dia.

Anggota tim perunding GAM dalam Perjanjian Helsinki Munawar Liza Zainal mengatakan, GAM tetap berkomitmen penuh pada perdamaian 2005. “Perdamaian itu lahir dari penderitaan panjang dan dijaga hampir dua puluh tahun,” kata Munawar, dihubungi, Ahad, 21 Desember 2025.

Namun, ia mengingatkan perdamaian juga mengandung akad: negara berkewajiban melindungi dan melayani rakyat Aceh, sebagaimana empati yang pernah ditunjukkan pemerintah pusat saat tsunami 2004–2005.

Menurut Munawar, penanganan banjir besar Aceh 2025 justru menunjukkan kemunduran sikap negara. Pernyataan awal pejabat pusat yang meremehkan bencana, keterlambatan bantuan, serta distribusi yang tidak sesuai kebutuhan memicu kekecewaan luas. “Aceh tidak meminta konflik, Aceh meminta keadilan dan kehadiran negara,” ujar dia.

Menurut dia, menguatnya kembali simbol dan romantisme Aceh merdeka di ruang publik lebih merupakan ekspresi luka dan ingatan kolektif, bukan ancaman terhadap perdamaian.

Pilihan Editor: Penanganan Bencana Lamban, Narasi Aceh Merdeka Menebal

Read Entire Article