Hashim Bantah Prabowo Miliki Lahan Sawit

19 hours ago 5

KETUA Dewan Pembina Gerakan Kristiani Indonesia Raya (Gekira) Hashim Djojohadikusumo membantah tuduhan kepemilikan lahan kelapa sawit Presiden Prabowo Subianto. Ia menyebut informasi yang beredar di media sosial sebagai fitnah.

Hashim mengatakan, tuduhan tersebut menyebut Prabowo memiliki ratusan ribu hektare lahan sawit di Sumatera. Dia menegaskan, tudingan itu sama sekali tidak benar. “Tidak benar. Pak Prabowo tidak punya satu hektare pun lahan sawit. Di manapun di Indonesia, tidak punya,” kata Hashim dalam sambutan HUT ke-17 Gekira di NT Tower, Jakarta Timur, pada Ahad, 21 Desember 2025, seperti dikutip dari siarang langsung Nusantara TV yang ditayangkan di YouTube-nya. Nusantara TV mengizinkan Tempo untuk mengutip tayangan tersebut. 

Hashim menilai tuduhan tersebut sengaja dibangun untuk menggiring opini seolah-olah pemerintah bertanggung jawab atas bencana alam di Sumatera. Ia menduga ada gerakan masif yang bertujuan menjelekkan pemerintahan Prabowo.

Menurut Hashim, pihak-pihak yang menyebarkan fitnah itu diduga berasal dari kelompok yang selama ini diuntungkan oleh praktik korupsi, termasuk mafia minyak dan sawit. Ia menyebut negara telah mengambil alih sekitar 3,7 juta hektare kebun sawit ilegal. “Termasuk orang-orang yang menebang hutan dan menanam 3,7 juta hektare kebun sawit ilegal. Itu sudah dikuasai kembali oleh negara,” ujar Hashim.

Adik Presiden Prabowo itu juga mengklaim akan ada sekitar 300 ribu hektare kebun sawit ilegal tambahan yang segera dikuasai negara. Ia menilai kondisi tersebut membuat pihak-pihak yang merasa dirugikan menyebarkan tuduhan dengan melakukan serangan terhadap pemerintah, termasuk melalui penggunaan akun bot di media sosial. “Ada indikasi mereka yang membiayai sosial media melalui akun-akun bot yang sekarang menghantam dan mengkritik pemerintah,” ujarnya.

Selain sektor sawit, Hashim menyebut mafia tambang juga mulai terdesak karena pemerintah mengambil alih sejumlah tambang ilegal. Ia menilai kondisi ini turut memicu gerakan antipemerintah. Hashim meminta anggota Gekira dan Partai Gerindra untuk selalu waspada. Sebab semakin Prabowo maju untuk kebenaran, kata Hashim, semakin diserang pula oleh hamba-hamba iblis berkaki dua. “Hamba-hamba iblis yang ada di Indonesia ini. Hamba iblis berkaki dua. Bukan roh-roh gelap. Ini manusia, bukan roh gelap. Tapi mereka aktif untuk menghantam kami,” ujar Hashim.

Sebelumnya, Jaringan Advokasi Tambang Nasional (Jatam) memetakan sebaran izin konsesi hutan perusahaan milik Prabowo Subianto, PT Tusam Hutani Lestari di kawasan Aceh Tengah, Bener Meriah, Bireuen, dan Aceh Utara. Konsesi ini berada berdampingan dengan puluhan izin tambang, serta Hutan Tanaman Industri (HTI) dan Hak Pengusahaan Hutan (HPH) lainnya.

Scroll ke bawah untuk melanjutkan membaca

Jatam menyebut perusahaan itu berkontribusi atas dampak bencana banjir dan tanah longsor. “Operasi mereka ikut berdampak terhadap menurunnya daya dukung lingkungan di sekitarnya,” kata Koordinator Nasional Jatam, Melky Nahar, kepada Tempo pada Ahad, 7 Desember 2025.

Melky memperlihatkan peta yang memuat sejumlah perusahaan pemilik konsesi atau izin usaha pemanfaatan hutan di Aceh. Dari peta itu, Melky menyoroti PT Tusam Hutani Lestari yang menguasai luasan 97 ribu hektare. Menurut dia, penguasaan ini telah lama diprotes warga di daerah karena merampas ruang hidup dan mengubah hutan adat menjadi kebun industri pinus.

Dijelaskannya, PT Tusam Hutani Lestari tersebar di empat kawasan. Satu di antaranya berdampingan dengan aktivitas tambang yang dioperasikan oleh PT Linge Mineral Resources (Emas) seluas 36.420 hektare. “Kalau kami cek, memang terjadi tumpang tindih antara konsesi hutan PT Tusam dengan PT Linge Mineral Resources ini,” ucapnya menunjuk korporasi yang jadi bagian dari kelompok Bumi Resources Minerals.

Secara keseluruhan, Jatam menyebut Prabowo melalui PT Tusam Hutani Lestari ikut menggerus tutupan hutan-hutan di pegunungan dan hulu sungai di Aceh sehingga akhirnya merusak daerah tangkapan air, dan melemahkan kemampuan alam menahan limpasan hujan. Termasuk saat hujan ekstrem melanda dampak Siklon Tropis Senyar pada November lalu.

Kepemilikan konsesi hutan oleh Prabowo ini juga pernah disinggung dalam Pemilihan Presiden 2019. Saat itu petahana Joko Widodo menyindir ratusan ribu hektare lahan yang dimiliki oleh Prabowo. Ayah Gibran Rakabuming Raka, wakil presiden di pemerintahan Prabowo saat ini, tersebut menyatakan Prabowo memiliki 340 ribu hektare lahan, dengan rincian 220 ribu hektare di Kalimantan Timur dan 120 ribu hektare di Aceh.

"Sebanyak 12,7 juta hektare itu harus terdistribusi kepada masyarakat, bukan kepada orang-orang gede," kata Jokowi dalam debat capres di Hotel Sultan, Jakarta, Ahad, 17 Februari 2019. Menunjuk langsung kepemilikan Prabowo itu, Jokowi menambahkan, "Kami mau menyampaikan pembagian seperti ini tidak dilakukan di masa pemerintahan saya."

Wakil Presiden saat itu, Jusuf Kalla, ikut angkat bicara dengan mengakui bahwa ia menandatangani pembelian lahan oleh Prabowo di Kalimantan Timur pada 2004--kala menjadi wakil presiden di pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono. Meskipun demikian, JK menyatakan bahwa pembelian tersebut sesuai dengan undang-undang. Saat itu, Prabowo tercatat memiliki sejumlah lahan dengan ukuran besar di beberapa lokasi di Indonesia yang mencapai total sekitar 361.983 hektare.


Alif Ilham Fajriadi berkontribusi dalam penulisan artikel ini.
Read Entire Article