Immanuel Ebenezer: Ada 1 Partai dan Ormas Terlibat Kasus Pemerasan Sertifikasi K3

Liputan6.com, Jakarta - Mantan Wakil Menteri Ketenagakerjaan Immanuel Ebenezer alias Noel bersama 10 pelaku dalam kasus pemerasan pengurusan sertifikasi Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3), di Kemenaker, hari ini menjalani sidang perdana dengan agenda pembacaan dakwaan.

Kepada awak media, Noel mengaku ada pihak lain yang terlibat dalam kasus dugaan korupsi tersebut.

"Yang jelas, ada satu partai dan satu ormas yang terlibat langsung dalam permainan ini," kata dia di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor), Jakarta, Senin (19/1/2026).

"Senin depan saya kasih tahu partainya dan nama ormasnya," sambung Noel.

Dia pun akan berjibaku menghadapi jalannya sidang ini, dan tak akan meminta pengampunan ke Presiden Prabowo Subianto.

"Enggak lah, enggak usah (minta pengampunan ke Presiden). Kita ikut prosesnya dulu. Harapannya sih ingin bebas," ungkap Noel.

Dia pun meyakini, tindakan yang dilakukannya tak merugikan negara.

"Ketika kita sudah diorkestrasi sebagai gembong koruptor, kita akan mengiyakan sebagai gembong koruptor. Kita harus bertanggungjawab terhadap perbuatan kita," kata Noel.

Sebagai informasi, 10 terdakwa lain yang akan disidangkan bersama dalam satu dakwaan dengan Noel adalah Irvian Bobby Mahendro selaku Koordinator Bidang Kelembagaan dan Personil K3 periode 2022–2025; Gerry Aditya Herwanto Putra selaku Koordinator Bidang Pengujian dan Evaluasi Kompetensi Keselamatan Kerja periode 2022 hingga sekarang; serta Subhan selaku Sub Koordinator Keselamatan Kerja Direktorat Bina K3 periode 2020–2025.

Nama lainnya yaitu, Anitasari Kusumawati selaku Koordinator Kemitraan dan Personel Kesehatan Kerja periode 2020 hingga sekarang; Fahrurozi selaku Direktur Jenderal Binwasnaker dan K3 sejak Maret 2025; Hery Sutanto selaku Direktur Bina Kelembagaan periode 2021 hingga Februari 2025; Sekarsari Kartika Putri selaku sub-koordinator; Supriadi selaku koordinator; serta Temurila dan Miki Mahfud dari PT KEM Indonesia.

Diketahui, pada sidang tersebut, Hakim Nur Sari Baktiana akan bertindak sebagai Ketua Majelis, dengan didampingi oleh Hakim Fajar Kusuma Aji dan Hakim Alfis Setiawan sebagai hakim anggota.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengungkapkan, uang hasil pemerasan yang dilakukan Immanuel Ebenezer Gerungan (IEG) bersama 10 tersangka terkait pengurusan sertifikat K3 di Kemenaker mencapai Rp 201 miliar. Pemerasan terjadi sejak 2020 hingga 2025.

"Dalam penyidikan perkara ini, yakni dari identifikasi oleh penyidik melalui rekening para tersangka, dugaan tindak pemerasan yang dilakukan mencapai Rp 201 miliar untuk periode 2020-2025," ujar Juru Bicara KPK Budi Prasetyo kepada para jurnalis di Jakarta, Kamis.

Budi mengatakan angka tersebut belum termasuk pemberian tunai ataupun dalam bentuk barang, seperti mobil, motor, fasilitas pemberangkatan ibadah haji, umroh, dan lain-lain.

KPK menetapkan Immanuel Ebenezer selaku Wakil Menteri Ketenagakerjaan bersama sepuluh orang lainnya sebagai tersangka kasus dugaan pemerasan terkait dengan pengurusan sertifikat K3 di lingkungan Kemenaker.

Pada tanggal yang sama, Immanuel Ebenezer berharap mendapatkan amnesti dari Presiden Prabowo Subianto, namun dia dicopot dari jabatannya sebagai Wamenaker oleh Presiden.